Diskominfo Gandeng UNS Uji Publik KIP Klaten 2026

KLATEN– Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Sebelas Maret (Fisip UNS) Surakarta dalam Uji Publik Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2026.

Dr.Phil Eka Nada Shofa Alkhajar S.Sos M.Si, dosen ilmu Komunikasi Fisip UNS saat menerima kunjungan tim Diskominfo di Ruang Dekan (Kamis, 5/11) menyambut baik dan mendukung kegiatan KIP Klaten 2026.

“Selamat datang di Fisip UNS. Salam dari Pak Dekan. Beliau sedang mengajar tidak bisa bertemu (dengan tim Diskominfo). Nanti tanggal 10 dan 11 November 2026 sudah kami kunci (agendakan) untuk KIP Klaten” ungkapnya.

Diminta tanggapan terkait penilaian KIP Klaten 2026 Eka Nada Shofa Alkhajar mengatakan keterbukaan informasi itu sebagai amanah.

“Keterbukaan informasi publik itu amanah UU 14 Tahun 2008. Ada prioritas informasi yang untuk ditingkatkan sesuai di lapangan. Dalam konteks literasi digital menjadi salah satu isu penting tidak saja masalah teknis. Tapi bagaimana urusan ini bukan sekedar pemahaman informasi tapi juga menggunakan informasi itu untuk kebaikan. Itu tantangannya”’ jelasnya.

Ditanya tentang program UNS Surakarta dalam pengabdian masyarakat dosen muda asli Banjarnegara itu menjelaskan kalau civitas akademika punya tanggung jawab sosial.

“Fisipol UNS rutin untuk pengabdian masyarakat. Kalau kita bisa kolaborasi atau bermitra itu baik sekali. Literasi digital itu harus dilakukan kolaboratif. Sinergisitas itu penting . Jadi leterasi digital itu tidak saja berhenti di lewel remaja atau kelompok usia dini, tapi juga PAUD atau orang tua. Literasi digital itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Kita harus berkolaborasi. Penyelesaian literasi digital itu harus bergandeng tangan” jelasnya.

Joko Priyono Sebagai Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Informasi Diskominfo Klaten mengungkapkan KIP 2026 jadi upaya Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mendorong kepatuhan badan publik untuk memenuhi informais bagi masyarakat.

“KIP 2026 itu untuk mendorong kepatuhan badan publik. Ada 6 kecamatan yang lolos uji publik dan 6 badan dinas yang lolos. Diskominfo mengandeng Fisip UNS dalam uji publik. Nanti ada praktisi dan tokoh birokrasi yang menjadi juri. Selamat untuk badan publik yang lolos uji publik “ pungkasnya.

Penulis Joko Priyono Yoso Atmojo Klaten.